(Bagian 1) Kegiatan pertama setelah peresmian Change Management  & Communication pada tanggal 22 September 2010 adalah stakeholder mapping. Dengan dukungan dari PriceWaterhouseCoopers (PwC) sebagai konsultan CMC, pemetaan para pemangku kepentingan itu dilakukan.  Metode yang digunakan adalah wawancara dengan para pejabat kunci di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo juga ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, 12 Januari 2011 lalu tim CMC dibantu PwC mewawancari Menteri Keuangan tersebut seputar inisiatif perubahan melalui rencana implementasi SPAN tersebut. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Mulia P Nasution, Direktur Jenderal Anggaran, Anny Ratnawati dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo secara intensif juga ikut diwawancara terkait rencana implementasi SPAN ini. Bukan hanya itu, lebih dari 20 orang pejabat tingkat eselon II, III, dan IV dari tiga institusi DJA, DJPBN dan Pusintek-Setjen yang dikatagorikan sebagai key person juga diwawancara untuk kepentingan pemetaan pemangku kepentingan. Berikut ini beberapa poin penting sebagai hasil dari rangkaian wawancara dalam rangka pemetaan pemangku kepentingan tersebut: Pertama, Ternyata hingga saat ini SPAN dipahami hanya oleh para pejabat eselon III ke atas sedangkan untuk pejabat eselon IV dan pelaksana  sebagian besar belum mengerti tentang SPAN. Kedua, Perhatian pada tingkat kemudahana penggunaan (user friendly) pada implementasi SPAN sangat tinggi. Termasuk didalamnya perhatian terkait dengan sistem keamanan karena akan digunakan secara on line sehingga tidak mudah di retas (hacking). Ketiga, Perhatian terkait keamanan dalam pekerjaan (job securities) dapat dikatakan cukup tinggi. Soal mutasi, reorganisasi, dan juga perubahan beban kerja banyak dipertanyakan. Seberapa jauh implementasi SPAN akan mempengaruhi semua itu? Aspek ini nantinya yang akan dikaji oleh tim CMC dan PwC yang saat ini baru memasuki fase penilaian dan penggalian (asses). Jawaban atas persoalan ini nantinya akan diperoleh saat akhir dari fase perancangan (design). Keempat, Perhatian terhadap perubahan pola pikir (mind set) banyak disuarakan para responden. Sehingga pegawai akan mampu menerima upaya perubahan ini dengan baik.  Berfokus pada pelayanan, waspada dengan keamanan data, memiliki kemampuan IT memadai, adalah beberapa kompetensi penting yang harus dimiliki pegawai. Perubahan pola pikir tersebut selain untuk merubah “stempel” masyarakat terutama untuk meningkatkan profesionalisme pegawai kementerian keuangan. Kelima, khusus pada Ditjen Perbendaharaan, dengan komposisi pegawai saat ini dimana 53% berusia diatas 45 tahun dan 48% berpendidikan SMA ke bawah menjadi satu tantangan tersendiri dalam menerapkan aplikasi baru ini. Keenam, Khusus untuk Satker yang akan menjadi mitra kerja DJA dan DJPBN dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan SPAN. Alasannya adalah sedikitnya pengelola satker yang memiliki kompetensi yang memadai dibidang keuangan Negara. Apalagi dengan perubahan proses bisnis dan system yang baru nantinya. Untuk itu dibutuhkan satu upaya khusus terkait dengan peningkatan kapasitas pengelola satker ini. Ketujuh, komitmen seluruh pihak terutama internal Kementerian Keuangan, dalam hal ini dari mulai menteri  hingga seluruh jajaran pelaksana merupakan hal penting yang tidak boleh disepelekan. Dari komitmen akan timbul sinergi yang saling memperkuat satu sama lain. Dengan modal komitmen seluruh pihak itulah implementasi SPAN diyakini akan berjalan dengan baik. [attachments docid=1745 force_saveas="0" logged_users="0"] Selanjutnya, berdasarkan mapping ini dibuatkan suatu ukuran tentang kesiapan menerima perubahan yang dijabarkan dalam lima dimensi besar. Pertama, dimensi yang ingin menggali seberapa jauh para pegawai mengetahui tujuan SPAN, Kedua, dimensi yang terkait dengan perhatian pegawai atas perubahan organisasi dan pekerjaannya terkait dengan penerapan SPAN termasuk didalamnya hal tentang beban kerja, mutasi, dan reorganisasi. Ketiga, dimensi yang ingin mengetahui pandangan pegawai tentang soliditas komitmen para pihak yang terkait SPAN. Keempat, dimensi kapasitas dan kemampuan baik infrastruktur maupun kompetensi pegawai, apakah dapat dengan baik memenuhi kebutuhan dari implementasi SPAN. Kelima, terakhir adalah dimensi komunikasi. Pada dimensi ini ingin digali seberapa baik komunikasi yang ada dan seberapa efektif kanal komunikasi yang sudah ada dalam mengkomunikasikan berbagai hal tentang proses implementasi SPAN. Lima dimensi itu menjadi alat ukur yang digunakan dalam survey kesiapan perubahan (Change Readiness Survey-CRS) yang didalamnya terdapat kegiatan pengisian kuisioner dan diskusi kesiapan perubahan (Focuss Group Discussion-FGD). (Ramli) Bersambung…….