Ada yang spesial pada acara GKM yang dilaksanakan KPPN Bandung I kali ini. Dengan pokok bahasan Manajemen Komitmen, GKM yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011, mendatangkan narasumber langsung dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan (DTP). Tim dari DTP dipimpin oleh Kepala Seksi TPBE A, Ady Setiawan, S.E., S.ST, AK., MPM beserta Johan Pandu Asa sebagai staf TPBE A.

Dalam sambutan pada pembukaan acara, Kepala Kantor KPPN Bandung I, S. Supriyanto berharap semua pegawai bersiap diri menghadapi perubahan yang mendasar terkait tugas pokok dan fungsi pelayanan KPPN. Beliau juga berpesan agar semua pegawai siap mendukung SPAN dan mempunyai rasa memiliki terhadap SPAN.

Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Duta SPAN Unit KPPN Bandung I, Febe Debora Sinlaeloe. Dalam laporannya, Febe menyampaikan bahwa GKM kali ini merupakan GKM kedua dengan materi SPAN. Sebelum GKM dimulai, dilaksanakan Post Test mengenai Overview SPAN yang telah sampaikan pada GKM sebelumnya. Hasilnya ternyata sangat menggembirakan, nilai rata-rata untuk post test sebesar 81,92. Untuk 3 peringkat teratas diraih oleh Fitri Kartikasari, Sularni dan Sidik. Masing-masing berhak atas sebuah sourvenir. “Karena para pegawai belum familiar dengan istilah-istilah asing yang ada di materi SPAN, kami mengharapkan agar pemaparan mengenai Manajemen Komitmen dapat menggunakan istilah yang mudah kami mengerti” harap Febe.

Pemaparan oleh Adi Setiawan dan Johan Pandu Asa selaku narasumber diawali dengan materi overview SPAN dan Siklus Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang mirip dengan Siklus Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang sekarang berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Area Penyempurnaan Proses Bisnis, Direktorat Jenderal Anggaran fokus pada Perencanaan Anggaran sedangkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan fokus pada Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.

Setelah itu, narasumber memperlihatkan perbandingan antara sistem manajemen komitmen yang berlaku di Indonesia dengan dunia internasional. Indonesia saat ini menggunakan sistem desentralisasi manajemen komitmen, sedangkan yang lazim digunakan di dunia internasional adalah sistem sentralisasi manajemen komitmen. Namun ada beberapa persamaan antara keduanya. Tahapan pelaksanaan anggaran yang berlaku di Indonesia yaitu (1) otorisasi atas pagu anggaran kepada Satker, (2) pembuatan komitmen/ perikatan, (3) perolehan dan verifikasi barang dan jasa, (4) penerbitan perintah membayar , dan (5) pembayaran.

Masih dalam materinya, narasumber menyampaikan bahwa tujuan dari manajemen komitmen ini adalah melakukan aktivitas pencadangan (reserving) atas bagian dari pagu untuk mendukung disiplin anggaran ketaatan terhadap batas pengeluaran & monitoring status pagu anggaran serta mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash planning) berbeda dengan perencanaan kas berdasarkan data trend dari periode sebelumnya (historical data trend). Dengan manajemen komitmen diharapkan adanya informasi yang lebih baik atas status pagu : Pagu – Encumbrance (Pencadangan) – Realisasi = Sisa Dana, Pemanfaatan informasi angsuran dalam kontrak untuk perencanaan kas, Pencatatan register (CAN) atas komitmen yang tersedia dananya menyederhanakan dan mempercepat proses pengujian pada saat penerbitan SP2D, Validasi secara parsial dan berurutan meningkatkan keamanan dan ketepatan pembayaran, Pencatatan pagu yang terikat dengan komitmen tertentu tidak menimbulkan distorsi atas mekanisme akuntansi dan pelaporan saat ini (jurnal encumbrance).

Kehadiran para narasumber dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan benar-benar dimanfaatkan oleh para pegawai KPPN Bandung I, hal tersebut tampak ketika ada beberapa pegawai yang mengajukan pertanyaan sebelum acara GKM diakhiri. Kontributor : Aditya Nugraha /riss