Secara konseptual, mekanisme pembayaran yang ada pada saat ini memungkinkan terjadinya check and balance terutama oleh pihak treasury untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan didukung oleh ketersediaan dana anggaran. Penyempurnaan proses bisnis perbendaharaan dalam rangka SPAN juga memerlukan penyesuaian proses bisnis di Satuan kerja, yang juga meliputi penyempurnaan dan penegasan kembali ruang lingkup dan tanggung jawab para Pejabat Perbendaharaan di Satuan Kerja. Integrasi dan koneksitas proses bisnis perbendaharaan dengan Satuan Kerja dibentuk melalui mekanisme validasi atas data/ dokumen yang membentuk input dan output yang melibatkan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dengan ini PPK dan PPSPM, sebagai pihak-pihak yang melaksanakan fungsi KPA. Untuk lebih jelas mengenai modul tersebut, dapat diakses pada link berikut: Modul Manajemen Pembayaran integrasi dengan Satker