“Momentum dari acara ini tidak hanya untuk memulai suatu pekerjaan besar, yang akan menjadi tonggak penyempurnaan MPN, namun juga harus dapat menjadi pengikat komitmen seluruh pimpinan dalam rangka peningkatan kualitas layanan yang lebih baik”. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh K.A. Badaruddin, Sekjen Kemenkeu dalam acara Kick Off Meeting Proyek Pengembangan Aplikasi Settlement Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) hari Rabu 1 Februari 2012 yang lalu.

Acara yang berlangsung di ruang Setjen Kementerian Keuangan tersebut, dihadiri oleh Staf Khusus Menkeu Bidang IT, Dirjen Perbendaharaan, Kepala Pusintek, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJPBN, Direktur Teknologi Informasi Perpajakan DJP, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC serta beberapa pejabat Eselon III dan IV di lingkup DJP, DJBC, DJA, dan DJPBN.

Mengawali acara, Project Manager dari Pengembangan Aplikasi Settlement MPN-G2, Sudarto menyampaikan laporan singkat. Dalam laporannya disampaikan bahwa outcome yang ingin dicapai dalam proyek pengembangan Aplikasi Settlement MPN-G2 ini yaitu adanya kerjasama yang strategis antara DJPBN, DJA, DJP, DJBC dan Setjen Kemenkeu dalam hal pengelolaan penerimaan negara. Diharapkan dengan terbangunnya aplikasi settlement ini maka sistem penerimaan negara dapat sesuai dengan cita-cita reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Selain itu dari sisi IT akan didapat suatu sistem yang mampu beradaptasi dengan perubahan proses bisnis, transaksi dan pelaporan yang ada di Kementerian Keuangan.

Pada pengarahannya, Sekjen Kemenkeu, K.A. Badaruddin menekankan bahwa faktor kesuksesan dalam pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi settlement ini adalah komitmen dan dukungan seluruh pimpinan Unit Eselon I yang terkait. Faktor yang tidak kalah penting adalah kerja keras dari semua pihak.  Secara garis besar,  pada MPN G2 ini dilakukan penyempurnaan pada pemisahan otoritas penatausahaan penerimaan negara yang lebih jelas. Hal itu diwujudkan  dengan membangun sistem Billing yang ditempatkan di masing-masing unit terkait. Sedangkan unit settlement penerimaan negara akan terpusat di Ditjen Perbendaharaan. Sebagai konsekuensinya, penyempurnaan MPN ini nantinya akan merubah peran dari masing-masing pemangku kepentingan seperti peran dari wajib pajak, peran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta peran dari bank/pos persepsi. Penyempurnaan ini tentunya untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penerimaan negara. Untuk itu maka terkait dengan sistem settlement yang akan dibangun, diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran, rekonsiliasi hingga penyampaian data-data kepada pihak terkait.

Jika dikaitkan dengan pengembangan SPAN, MPN-G2 ini nantinya akan ber-interface dengan database SPAN dimana data seluruh penerimaan negara akan menjadi input bagi pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Lebih detilnya, data penerimaan negara yang dihasilkan oleh settlement MPN akan dikirim secara harian kedalam database SPAN secara batch, setelah terlebih dahulu direkonsiliasi by system oleh MPN. SPAN sendiri sudah mengakomodasi proses bisnis MPN dalam Modul Penerimaan Negara (Government Receipt). Dengan demikian keberhasilan proyek ini akan memiliki dampak positif pula terhadap keberhasilan implementasi SPAN. Target kedepan adalah melakukan sinkronisasi antara MPN-G2 dengan SPAN sehingga kedua sistem dapat diterapkan secara bersamaan, terutama pada saat SPAN dinyatakan Go Live. 

Dukungan atas penyelenggaraan proyek ini juga diberikan oleh Bobby A. A Nazief,  Staf Khusus Menkeu Bidang IT. Bobby menekankan bahwa tanpa adanya komitmen para pimpinan Unit Eselon I maka keberhasilan pembangunan MPN-G2 ini akan sulit terlaksana. Dalam kesempatan itu pula, Direktur Utama PT. Finnet Indonesia, Walden R. Bakara selaku pihak Developer menyatakan keyakinan penuh untuk melaksanakan amanat 

dan kepercayaan yang diberikan dalam membangun aplikasi settlement secara tepat waktu dan sesuai dengan keinginan Kemenkeu selaku user. Aplikasi Settlement MPN G-2 itu sendiri dijadwalkan akan dimulai pada bulan Pebruari 2012 dan diharapkan selesai dibuat pada bulan April 2012.

Sebagai agenda utama Kick Off Meeting, dilakukan penandatanganan secara simbolis Project Charter

Pengembangan Aplikasi Settlement MPN-G2 yang dilakukan oleh Sekjen Kemenkeu, Staf Khusus Menkeu Bidang IT,  Dirjen Perbendaharaan dan Direktur Utama PT. Finnet Indonesia. Dengan penandatanganan Project Charter tersebut, maka diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan keterlibatan dari mulai level para pimpinan diatas sampai pada level pelaksana sebagai implementator dalam mensukseskan proyek ini. (Nugie/ Teguh DP)